Subscribe Us

Advertisement

Anggota DPR RI Maruli Siahaan Didesak Minta Maaf ke Tokoh Agama dan Gereja

Medan,TARUNA MEDIA--
Pernyataan Politisi Golkar yang juga anggota DPR RI, Maruli Siahaan, yang menyebut 'aksi tutup TPL ditunggangi' memicu reaksi keras dari masyarakat termasuk dari GAMKI.

Hal itu disampaikan Maruli dalam rapat Komisi XIII DPR RI tanggal 26 November 2025, dan menjadi sorotan saat diposting ulang oleh Ephorus HKBP Victor Tinambunan.

"Saya miris dengan keribuatan ini, sepertinya ada pihak lain yang menunggangi ini (Aksi Tutup TPL)," kata Maruli dalam rekaman yang disiarkan situs resmi DPR RI.

Ketua GAMKI Medan Boydo Panjaitan menyebut bahwa Maruli sudah melukai perjuangan masyarakat terutama para tokoh agama dan Gereja.

Boydo menuntut permohonan maaf agar suasana kembali kondusif.

"Yang melakukan demo adalah hamba Tuhan. Gereja-gereja. Siapa yang tunggangi Ephorus, Pastur?" ucap Boydo saat diwawancarai wartawan pada 10 Desember 2025.

Boydo menyesalkan sikap Maruli Siahaan terlebih dia berstatus jemaat HKBP.

"Saya sedih Ephorus dijelekkan. Sebagai jemaat yang baik seharusnya Pak Maruli komunikasi dulu dengan Ephorus. Pernyataan Pak Maruli sudah membuat citranya tidak baik," tambahnya.

Berebeda dengan Maruli Siahaan, anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menyebut jika TPL dan masyarakat sudah sangat lama berkonflik bahkan saat masih bernama Indorayon.

Mafirion mengkalim memiliki bukti jika operasional TPL turut merusak lingkungan.

"Saya tahun 1992 sudah menulis soal Indorayon," sebutnya, saat itu berstatus wartawan Kompas.

Konflik masyarakat dengan TPL adalah persoalan tanah dan lingkungan yang bertahun-tahun tidak kunjung tuntas.

"Presiden Habibie dan GusDur pernah hentikan operasional (TPL). Kalian gak capek konflik berkepanjangan?" ucap Mafirion.

Mafirion menyarankan TPL mencari solusi agar bisa hidup berdampingan dengan warga daripada izin dicabut karena gejolak kemarahan warga.

Aksi Massa

Warga pernah melakukan aksi tutup TPL yang diikuti 10 ribu orang di depan Kantor Gubernur Sumut pada tanggal 10 November 2025 lalu.

Selain tokoh agama dan Gereja, aksi ini juga diikuti berbagai ormas mulai dari GAMKI, GMKI, GMNI, Pemuda Katolik dan elemen masyarakat lainnya.(***)
















 

Sumber: Tribun Medan

Posting Komentar

0 Komentar