Jakarta,TARUNA MEDIA
Pegiat media sosial, Chusnul Chotimah menyoroti pernyataan tegas anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Benny K Harman terkait dengan sertifikasi palsu.
Awalnya, Benny K Harman mengungkapkan kekhawatirannya terkait potensi pemalsuan sertifikasi guru. Selain khawatir tentang pemalsuan sertifikasi guru, Benny K Harman juga khawatir ada oknum guru yang rela membeli sertifikat.
Namun kekhawatiran pemalsuan dan pembelian sertifikasi guru itu dikaitkan dengan isu yang kini mendapat perhatian luas masyarakat yakni ijazah palsu.
"Demokrat sudah mulai berani, Jokowi dijadikan bahan tertawaan satu DPR yang mayoritas diisi koalisi Prabowo," kata Chusnul Chotimah dalam ciutannya, Kamis (20/11).
Sikap Benny K Harman yang menyorot tajam ijazah palsu itu lantas dinilai Chusnul Chotimah sebagai bukti atau indikasi kuat bahwa pengaruh mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di mata tokoh nasional terutama di parlemen sudah tidak diperhitungkan lagi.
"Dan termul masih berpikir Jokowi masih disegani dan punya pengaruh, mimpi.🤥😝," tegas Chusnul Chotimah.
Sebelumnya dalam rapat kerja (raker) yang digelar Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Kemendikdasmen dan Kemenag membahas hasil pemantauan dan peninjauan UU Guru dan Dosen di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (19/11).
Anggota Baleg dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman dalam kesempatan itu menyinggung ijazah palsu dalam sidang. Ia menyebut beberapa guru membeli sertifikasi hingga ijazah palsu.
"Kalau itu sih, ijazah aja palsu apalagi sertifikasi," tandas Benny K Harman.
Benny lantas menginggung terkait tudingan ijazah palsu yang dialamatkan pihak tertentu kepada tokoh pemerintahan. Salah satunya tudingan ijazah palsu terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arsul Sani.
"Teman saya pak Menteri, Hakim MK dituduh ijazah palsu. Iya, sahabat baik saya pak Arsul Sani. Tapi hebatnya dia, dia tampil di depan tunjukin itu ijazah asli. Ndak kayak yang lain," tandas Arsul Sani disambut tawa hadirin.
Karena itu, Arsul Sani khawatir sertifikasi guru yang menjadi salah satu persyaratan bagi guru untuk mendapatkan tunjangan, tidak hadir dalam rangka meningkatkan kompetensi guru, tapi hanya untuk mengejar tunjangan.
"Akibatnya apa, beli pun bisa, dan ada yang membeli itu. Ada lagi yang memalsukan itu. Untuk mendapatkan tunjangan dia lakukan itu," tandas Benny K Harman.
Dengan kondisi itu kata dia, implementasi dari program tersebut tidak bisa maksimal.
"Apa yang terjadi implementasinya tidak maksimal, sehingga learning outcome-nya tidak tercapai," tandasnya.(***)
sumber fajar.co.id









0 Komentar