Jakarta,TARUNA MEDIA--
Memang sudah kewajiban pemerintah membantu rakyat yang tertimpa bencana.Berapa triliun pun dana yang dikeluarkan pemerintah, itu bukan sebuah kebanggan.Toh itu adalah uang rakyat juga.
Berbeda halnya kalau rakyat membantu sesama rakyat yang tertimpa bencana,itulah yang disebut solidaritas dan kebersamaan.Rasa senasib sepenanggungan.
Jadi sekecil apa pun bantuan yang diberikan, nilainya jauh lebih tinggi dari bantuan pemerintah.Karena itulah wujud persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa tanpa membedakan suku,ras atau agama.
Berbeda pandangan anggota Komisi I DPR RI, Endipat Wijaya,yang menyoroti pihak yang katanya datang sekali ke wilayah bencana di Sumatra tetapi merasa paling berjasa.
Pernyataan itu disampaikan dalam rapat bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (8/12/2025).
Endipat menekankan bahwa pemerintah telah hadir sejak awal menangani bencana banjir dan longsor. Ia juga menyebutkan perbandingan donasi Rp10 miliar warga dengan triliunan rupiah bantuan pemerintah.
Jelas tersirat Endipat Wijaya membanggakan bantuan pemerintah yang jumlahnya triliunan rupiah.Padahal itu juga uang rakyat.Sedangkan pejabat pemerintah cuma menyalurkan saja.Jadi dari sisi mana yang harus dibanggakan ?
Video anggota Komisi 1 DPR RI Endripat Wijaya mengundang reaksi sinis Netizen
Bahkan menurut Endipat, perbedaan itu menunjukkan perlunya publik memahami kinerja pemerintah yang sebenarnya.
"Orang-orang cuma nyumbang Rp 10 miliar, negara sudah triliun-triliunan ke Aceh itu, bu. Jadi yang kayak gitu-gitu, mohon dijadikan perhatian, sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadil sejak awal di dalam penanggulangan bencana," ujar Endipat seperti disiarkan Youtube @TVR Parlemen.
Endipat menekankan pentingnya informasi pemerintah agar tidak kalah viral dibandingkan aksi pihak lain yang 'sok paling bekerja' di Aceh dan Sumatra.
Ia menyinggung gerakan penggalangan dana Rp10 miliar oleh relawan dan Ferry Irwandi yang viral di media sosial. Endipat berharap ke depan Komdigi bisa menjadi garda terdepan untuk memperkuat publikasi kinerja pemerintah dalam penanggulangan bencana.
Profil Endipat Wijaya
Endipat Wijaya lahir di Bengkulu pada 31 Mei 1984. Ia menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung jurusan Teknik Metalurgi dan lulus pada 2006. Selanjutnya, ia melanjutkan studi di Swiss German University, mengambil jurusan Manajemen, lulus pada 2019.
Karier profesionalnya dimulai sebagai teknisi di Double A Group selama satu tahun. Setelah itu, ia pindah ke Kalimantan Timur dan bergabung dengan PT Kaltim Prima Coal. Pengalaman kerja ini menjadi dasar awal keterlibatannya dalam dunia profesional dan manajerial.
Pertanyaan yang kerap muncul adalah, Endipat Wijaya partai apa? Ia merupakan anggota Partai Gerindra. Pada 2011, Endipat resmi terjun ke dunia politik dengan bergabung ke partai tersebut.
Endipat mengikuti Pemilu 2024 sebagai calon legislatif dari daerah pemilihan Kepulauan Riau. Ia memperoleh 105.413 suara, menjadi peraih suara terbanyak di dapil tersebut. Kota Batam menyumbang mayoritas suara, yaitu 72.186 suara.
Kini, ia resmi menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029. Endipat tergabung dalam Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi, dan informasi. Posisi ini menempatkannya di sektor yang strategis terkait kebijakan nasional dan digital.
Sebelum meniti karier politik, Endipat telah menekuni dunia bisnis dan manajemen. Ia dikenal memiliki pengalaman profesional di industri pertambangan dan energi. Latar belakang ini menjadi pendukung perannya dalam membuat kebijakan terkait pembangunan dan pengelolaan sumber daya.
Sebagai anggota Komisi I DPR, Endipat aktif menyoroti penanganan bencana di Sumatra. Ia meminta pemerintah dan Kementerian Komunikasi dan Digital lebih masif dalam menyampaikan informasi. Fokusnya adalah memastikan publik mengetahui kinerja pemerintah sejak awal bencana.
Selain itu, Endipat juga menekankan pentingnya transparansi bantuan pemerintah dibandingkan donasi individu atau relawan. Ia menyebut aksi penggalangan dana Rp10 miliar viral, sementara pemerintah telah menyalurkan triliunan rupiah.
Netizen juga berkomentar, terkesan Endipat Wijaya ini iri dan coba membangun polemik baru di tengah kesusahan rakyat.
Tanpa menyadari bahwa ada kekecewaan di tengah masyarakat yang tertimpa bencana Sumatra bahwa permintaan tanggap darurat nasional tidak dikabulkan pemerintah.
Ironisnya, pemerintah juga menolak bantuan asing seolah mampu menanggulangi sendiri musibah yang terjadi.Sementara masih banyak rakyat yang kelaparan dan mayat yang belum terevakuasi.(***)
tim/red
0 Komentar