Balikpapan,TARUNA MEDIA--
Ibu Kota Nusantara (IKN), yang diduga proyek ambisius bekas Presiden Jokowi untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur, kembali menjadi sorotan akibat banjir yang melanda wilayah itu pada awal Januari 2026.
Banjir yang disebut terparah dalam 26 tahun terakhir, merendam Kelurahan Mentawir di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Meskipun banjir tidak langsung memengaruhi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), dampaknya terhadap masyarakat sekitar dan infrastruktur penyangga menimbulkan pertanyaan tentang ketahanan lingkungan IKN terhadap bencana alam.
Menurut Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, banjir yang terjadi pada 8 Januari 2026 disebabkan oleh kombinasi faktor alam dan antropogenik.
"Banjir ini melanda wilayah IKN secara umum, bukan di KIPP, dengan penyebab utama curah hujan tinggi dan air pasang," ujar Alimuddin seperti dikutip dari Kompas.com, Jumat (9/1/2026).
Hujan dengan intensitas tinggi terjadi sejak Rabu, 7 Januari 2026, pukul 17.00 WITA hingga Kamis, 8 Januari 2026, pukul 06.00 WITA, menyebabkan debit air sungai meluap.
Sebelumnya ramalan cuaca BMKG menunjukkan potensi hujan lebat di Kalimantan Timur, meskipun pada 8 Januari 2026, suhu berada di 23-30 derajat Celsius tanpa prediksi hujan ekstrem.
IKN yang selalu dibanggakan tahan banjir seperti Australia. Namun, hujan deras sejak 1 Januari 2026 mengguyur wilayah IKN, termasuk KIPP dan daerah penyangga,terendam air.Sekaligus menjadi indikasi IKN memang rawan banjir
Tak hanya hujan, rob juga merendam jalan nasional seperti Margasari-Rantau, memperburuk kondisi di wilayah pesisir. Di sisi lain, pembangunan IKN diduga mempercepat erosi dan penyempitan sungai akibat pemanfaatan lahan hulu.
Wilayah Sepaku termasuk kawasan rawan banjir, dengan banjir Mentawir merendam tiga RT dan menjadi yang terbesar dalam 26 tahun.
Ditambah perubahan iklim global memperburuk curah hujan, sementara pembangunan cepat di IKN tanpa mitigasi lengkap meningkatkan vulnerabilitas.
Alimuddin merinci, Otorita IKN telah melakukan respons cepat.
"Kami punya proyek pengendali banjir, termasuk penyelesaian infrastruktur seperti bendungan dan drainase untuk mengendalikan debit air," ungkap Alimuddin.
Selain itu, juga dilakukan normalisasi dan revitalisasi sungai dengan membersihkan dan memperlebar sungai untuk meningkatkan kapasitas aliran, dan mengurangi risiko luapan.
Otorita IKN juga gencar mengedukasi masyarakat melalui kampanye pelestarian lingkungan, pengelolaan sampah, dan kesadaran tentang dampak aktivitas manusia terhadap banjir.
"Itu terus menerus kami upayakan," jelas Alimuddin.
Masalah banjir di IKN mengundang reaksi negatif dari Netizen.Bahkan ada yang menyebut IKN kebanjiran, karena memang tidak memakai Amdal yang valid.
Selain itu ada juga komentar pesimis,untuk apa ngotot ibukota negara pindah ke wilayah yang juga rawan banjir.Mending Jakarta saja yang dibenahi.(***)
sumber Kompas.com
0 Komentar