Medan,TARUNA MEDIA--
Banjir bandang dahsyat dan tanah longsor yang melanda Sumatera Utara sejak akhir November 2025, mengakibatkan ribuan rumah terendam, infrastruktur hancur, dan akses jalan terputus di berbagai kabupaten.
BNPB langsung menetapkan status siaga darurat.Tapi respons dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dinilai lambat dan minim.
Kondisi ini semakin memprihatinkan, saat terungkap anggaran mitigasi bencana Sumut dipangkas drastis di era Gubernur Bobby Nasution, dari Rp843 miliar menjadi hanya Rp70 miliar.Atau setara potongan 90%. Padahal, kerugian banjir tembus Rp9,98 triliun, termasuk rusaknya 1.009 sekolah, fasilitas kesehatan, lahan pertanian, dan perkebunan.
Dari data yang dihimpun, akibat bencana Sumatra, lebih dari 1,5 juta jiwa terdampak, 974 meninggal, 298 hilang, serta ribuan warga mengungsi tanpa tenda atau logistik memadai.
Publik semakin geram dan mempertanyakan kenapa Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memangkas anggaran mitigasi bencana saat resiko bencana meningkat akibat badai tropis.
Menurut informasi pemangkasan anggaran mitigasi ini karena ada prioritas untuk proyek infrastruktur lain.
Kasus ini memicu tuntutan rakyat agar dilakukan audit dan reformasi anggaran darurat, hingga Sumut memiliki anggaran yang memadai untuk mitigasi bencana.Penyusunan anggaran tidak hanya berdasarkan selera pembuat kebijakan di Pemprov Sumatera Utara.
Kebijakan Bobby Nasution tersebut menjadi sorotan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai NasDem, Ujang Bey yang menilai Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution tidak memiliki keinginan politik atau political will, untuk mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
"(Bobby) kurang ada political will terhadap pengalokasian anggaran bencana, artinya kurang aware terhadap potensi ancaman bencana itu sendiri," kata Ujang kepada media di Jakarta, dikutip Rabu (10/12/2025).
Ia menjelaskan, bila dalam setiap pembahasan anggaran, dibutuhkan political will dari seorang pemimpin dalam hal ini, kepala daerah, yang turunannya dituangkan dalam sebuah kebijakan.
"Nah apakah kebijakan itu dianggap penting atau tidak, itu terlihat dalam pengalokasian anggarannya," ungkapnya.
Ia menyebut, seorang pemimpin juga harus menguasai kondisi wilayahnya, apa potensinya dan apa hambatannya ke depan.
"Salah satunya harus mampu memetakan potensi bencana di wilayah masing-masing, sehingga bisa memitigasinya dengan baik," pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution memangkas habis anggaran bencana.
Pemangkasan ini dinilai berdampak signifikan pada ketidaksiapan pemerintah menghadapi banjir bandang yang melanda berbagai wilayah di Sumut.
Sementara pengamat anggaran dan kebijakan publik yang juga peneliti FITRA Sumut, Elfenda Ananda, menjelaskan bahwa anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang semula mencapai Rp843,1 miliar pada masa Pj Gubernur Fatoni, dipotong drastis hingga hanya tersisa Rp98,3 miliar dalam Perubahan APBD 2025-turun 88 persen atau berkurang Rp744,7 miliar.
Pemangkasan ini berlanjut pada APBD 2026 yang hanya mengalokasikan Rp70 miliar untuk BTT.
"Anehnya, anggaran belanja bencana di tahun 2026 tambah turun lagi, cuma Rp70 miliar,” kata Elfenda melalui keterangannya dikutip pada Senin (8/12/2025).
Ia menambahkan, dengan total belanja daerah mencapai Rp12,5 triliun, proporsi BTT hanya 0,8 persen. Angka ini jauh di bawah standar internasional kebutuhan dana kedaruratan untuk wilayah rawan bencana, yang umumnya berkisar antara 1,5-5 persen.
Menurut Elfenda, banyaknya pergeseran anggaran sepanjang tahun mencerminkan lemahnya perencanaan fiskal dan ketiadaan analisis risiko bencana dalam penyusunan APBD.
‘’Frekuensi perubahan yang tinggi ini mencerminkan instabilitas perencanaan fiskal dan lemahnya dasar perhitungan risiko bencana dalam penyusunan anggaran,’’ tegasnya.
Kebijakan Bobby Nasution Membuat Sumut Terpuruk Saat Musibah
Elfenda juga menyoroti bahwa perencanaan anggaran sering kali tidak berbasis data, termasuk data peringatan cuaca dari BMKG. Politik anggaran lebih banyak dipengaruhi tarik-menarik kepentingan, termasuk pengalihan BTT ke belanja infrastruktur jalan yang kini menjadi sorotan kasus korupsi.
“Pergeseran berkali-kali tanpa kerangka risiko yang jelas membuat BTT digunakan sekadar sebagai pos fleksibel, bukan instrumen kesiapsiagaan,’’ ungkapnya.
Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumut memperlihatkan keterbatasan respons pemerintah daerah. Lambatnya distribusi logistik, jalur evakuasi yang terputus, serta minimnya bantuan awal menjadi sorotan. Beberapa daerah terpaksa menggunakan dana talangan sambil menunggu bantuan pemerintah provinsi.
Elfenda menegaskan, pemangkasan anggaran ini dilakukan tanpa mempertimbangkan data risiko bencana dan tidak mendapat perhatian serius dalam pembahasan anggaran di DPRD. Ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh atas perencanaan APBD.
“Gubernur Sumut Bobby Nasution harusnya bertanggung jawab sudah menggeser anggaran BTT yang begitu besar dibanding masa Pj Fatoni. Harus ada audit terhadap mekanisme penyusunan APBD yang tidak berbasis data terutama BMKG,” tegasnya.(***)
sumber Inilah.com
0 Komentar