Ketua DPP GNI ( Generasi Negarawan Indonesia ) Ruless Gaja SKom menyesalkan dan mengecam pernyataan anggota DPR RI Maruli Siahaan yang terkesan membela PT TPL.
Maruli Siahaan berbicara seolah-olah sebagai wakil perusahaan bukan sebagai wakil rakyat.
Menurut Ruless, pihaknya menaruh curiga ada sesuatu yang melatarbelakangi hingga Maruli Siahaan begitu gencar membela PT TPL.
"Masyarakat Tapanuli harus cerdas membaca siapa sebenarnya Maruli Siahaan.Sebagai putra yang lahir di Tapanuli, sangat disayangkan bila suara yang keluar justru tidak mencerminkan kepedulian terhadap tanah kelahiran dan rakyat yang sedang berjuang mempertahankan hak mereka,' kata Ruless Gaja kepada awak media, 11 Desember 2025.
Pernyataan Maruli yang menyebut bahwa PT TPL tidak merusak lingkungan karena belum ada putusan inkrah dari pengadilan, menurut Ruless Gaja merupakan narasi usang untuk membodohi rakyat.
Padahal fakta di lapangan,lanjut Ruless, sudah terang benderang puluhan ribu hektar hutan dirusak TPL.
Bahkan sudah sering warga berdemo menuntut menuntut penutupan TPL.
"Maruli Siahaan sepertinya tidak melihat fakta ini atau memang sudah ada deal tertentu dengan TPL.Apakah harus menunggu putusan pengadilan dulu untuk mengakui penderitaan masyarakat," kata Ruless.
Pernyataan Maruli Siahaan ini bisa memantik kemarahan masyarakat Tapanuli.Tidak tertutup kemungkinan warga akan kembali turun ke jalan melakukan aksi agar pemerintah dan para wakil rakyat seperti Maruli Siahaan bisa melihat dan mendengar langsung aspirasi rakyat.
"Maruli Siahaan juga terlihat ingin mengaburkan masalah dari inti persoalan sebenarnya dengan menuding konflik masyarakat dengan TPL ditunggangi pihak tertentu.Itu bahasa politik untuk melindungi TPL dengan membangun opini seolah-olah antara TPL dengan warga tidak ada persoalan.Konflik terjadi karena ada pihak ketiga yang memprovokasi," ungkap Ruless.
Karena itu Ruless mengimbau masyarakat Tapanuli harus jeli melihat kenyataan bahwa mereka yang berasal dari tanah Tapanuli, seperti Maruli Siahaan tidak peduli dengan rakyat Tapanuli.
Bahkan terkesan tidak menghormati pimpinan agama.
"Padahal Eporus HKBP Pendeta Viktor Tinambunan bersama jemaat HKBP dan berbagai elemen masyarakat lainnya ikut memperjuangkan keadilan lingkungan, tanah dan hutan yang telah rusak akibat ulah perusahaan yang rakus,"tegas Ruless Gaja.
Maruli Siahaan Bela TPL
Seperti telah diberitakan, anggota DPR RI dari Partai Golkar, Maruli Siahaan menyebut masyarakat tak memiliki hak mengatakan penutupan terhadap PT Toba Pulp Lestari (TPL).
Hal ini disampaikan Maruli berkenaan dengan banyaknya aksi masyarakat yang meminta penutupan perusahaan yang beroperasi di Provinsi Sumatra Utara ini.
"Jadi tidak ada hak masyarakat mengatakan tutup TPL. Itu tidak ada haknya. Harus ada hukum yang berbicara. Itu harus betul-betul kita patuhi," ujar Maruli dalam rapat Komisi XIII bersama Dirjen Penguatan HAM KemenHAM RI dan PT TPL yang diunggah di akun Youtube TVParlemen,Rabu (10/12/2025).
Dalam rapat itu, Maruli menjelaskan PT TPL sudah memaparkan proses perizinan yang dilalui serta kontribusi yang diberikan kepada masyarakat setempat.
"Termasuk juga apa yang mereka lakukan kepada masyarakat, saya pikir sudah ada nyata. Baik kesejahteraan dan yang bermasalah sekarang adalah unjuk rasa yang besar-besaran. Bahkan mengatakan tutup TPL tutup TPL. Ini juga sebenarnya ini suara masyarakat banyak. Tapi kita harus bisa membuktikan fakta apa sebenarnya yang menutup TPL ini," tambahnya.
Menurut Maruli, dari apa yang sudah dipaparkan pihak PT TPL, terkait perusakan lingkungan belum dinyatakan inkrah secara hukum. Khususnya pelanggaran Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang kerusakan lingkungan.
"Itu belum ada (inkrah). Bahkan laporan-laporan yang ditangani polisi adalah dari pihak TPL dan itu sudah juga mendapat hukuman. Hal ini, apakah TPL pernah dilaporkan oleh masyarakat mengenai kerusakan lingkungan. Itu dulu. Kalau memang ada dan sejauh mana prosesnya," kata Maruli.
Anggota DPR RI Dapil Sumatra Utara I ini menyebut, menutup pabrik yang sudah memenuhi izin pemerintah tidak sembarangan. Menurutnya, harus ada pembuktian kesalahan secara hukum.
"Ini harus kita akui dulu. Sama seperti misalnya salah satu pabrik yang lain kalau memang ada pelanggaran hukum berarti izinnya dicabut. Sebenarnya gampang. Izin dicabut tidak ada operasional," katanya.
Ia juga mencurigai unjuk rasa terhadap PT TPL ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu.
"Terus terang saya adalah putra daerah. Saya miris dengan keributan ini. Sepertinya ada pihak-pihak lain yang menunggangi ini. Ini perlu jadi catatan buat kita dari kementerian juga," pungkasnya.(***)
tim/red
0 Komentar