Presiden Prabowo Perintahkan Audit PT TPL

Medan,TARUNA-MEDIA--

Presiden akhirnya memberi perintah audit terhadap , sebuah perusahaan kehutanan dan terbesar di Indonesia yang beroperasi di , menghasilkan pulp sebagai bahan baku industri kertas.

Perusahaan industri pulp yang dulu dikenal sebagai , yang terkenal karena konflik berkepanjangan dengan terkait isu lahan, lingkungan, dan perampasan hak atas sumber kehidupan, dengan tuntutan agar perusahaan tersebut ditutup (tutupan TPL).

Perusahaan ini memiliki sejarah panjang konflik sejak tahun 1980-an, menyebabkan kerusakan lingkungan dan isu sosial-ekonomi di kawasaan .

TPL dimiliki oleh konglomerasi (), tetapi kepemilikan dikabarkan telah beralih ke .

Siapa pemilik TPL sampai sekarang, tidak pernah diungkapkan secara jelas oleh pemerintah.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sempat dikaitkan dengan kepemilikan saham PT TPL.

Tapi kemudian, Luhut membantah isu kepemilikan PT Toba Pulp Lestari (TPL)

Terkini Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk melakukan audit terhadap PT Toba Pap Lestari (TPL) yang diduga menjadi salah satu penyebab bencana banjir dan longsor di Sumatera.

Hal itu disampaikan Menhut di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, (15/12/2025).

"Khusus untuk PT Toba Pap Lestari, PT TPL, yang banyak diberitakan. Pak Presiden secara khusus memerintahkan kepada saya untuk melakukan audit dan evaluasi total terhadap TPL ini," kata Raja Antoni.

Menhut mengatakan akan menugaskan untuk memonitor proses audit perusahaan tersebut.

"InsyaAllah dalam waktu yang tidak terlalu lama, nanti Pak Wamen terutama yang akan saya tugaskan untuk menseriusi proses audit dan evaluasi PT Toba Pap Lestari ini," katanya.

Raja Antoni berjanji akan segera mengumumkan hasil audit kepada publik apabila telah rampung. Hasil audit nantinya akan menentukan apakah izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT TPL itu dicabut atau tidak.

"Nanti insya Allah sekali lagi apabila ada hasilnya, akan saya umumkan kembali kepada publik, apakah kita akan kita cabut atau kita lakukan rasionalisasi terhadap PBPH yang mereka kuasai beberapa tahun belakang ini," pungkasnya.

Dihentikan Beroparasi

Sebelumnya pemerintah telah menghentikan sementara operasional PT Toba Pulp Lestari Tbk atau di Sumatera sejak Kamis (11/12/2025).

PT Toba Pulp Lestari ini disebut-sebut sebagai dalang kerusakan lingkungan yang mengakibatkan bencana banjir dan longsor di Sumatera.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 1.003 orang meninggal dalam bencana .

Data ini jumlah terbaru pada Sabtu (13/12/2025) sore.

BNP merilis Korban hilang sebanyak 217 jiwa, dan korban yang luka-luka mencapai 5.400 jiwa.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengonfirmasi ada perubahan jumlah korban jiwa di Aceh dari 411 menjadi 415.

Sementara di Sumut dari 343 menjadi 349, dan di Sumbar dari 241 menjadi 242 jiwa.

Untuk korban hilang menurun dari 226 menjadi 217.

Sementara itu untuk pengungsi berkurang dari 884.889 menjadi 654.642 jiwa.

Pada Senin 15 Desember 2025, mengatakan jumlah rumah yang rusak di Aceh adalah 100.569 unit. Perinciannya, 38.553 mengalami rusak ringan; 22.204 rumah mengalami rusak sedang; 35.517 rumah mengalami rusak berat; dan 4.265 rumah yang hanyut.

Di Sumatra Utara, 19.936 rumah rusak ringan; 4.304 rusak sedang; 4.351 rusak berat; dan 1.135 hanyut. Sehingga, total rumah terdampak 29.766 unit.

Di Sumatra Barat, 5.634 rumah rusak ringan; 1.174 rumah rusak sedang; 1.577 rusak berat; dan 765 hanyut. Total terdampak 9.150 unit.

“Jadi total, Bapak Presiden, yang ringan, sedang, rusak berat, dan hanyut, total 139.485. Data per hari Minggu, 14 Desember 2025, jam 17.00,” ujar dia.

Ara menjelaskan, sebagai upaya rehabilitasi, pemerintah sudah menyiapkan 30 lokasi yang disurvei. Kemudian di wilayah Sumatra Utara di Sibolga pemerintah telah menyiapkan dua lokasi, Tapanuli Utara dua lokasi, Tapanuli Tengah dan Selatan masing-masing 5 dan 4 lokasi.

"Kemudian di Sumatra Barat ada 8 lokasi, di Kota Padang ada 3, Tanah Datar 1, Padang Panjang 1, Kabupaten Agam 2, Pesisir Selatan 1," ujar dia.

Kunjungi Posko Pengungsian Langkat

Presiden Prabowo Subianto sempat meninjau korban bencana banjir di , Sumatra Utara, pada Sabtu (13/12/2025).

Dalam kunjungannya ini, Presiden Prabowo menyatakan pemerintah akan menertibkan pembalakan liar atau .

Hal itu sebagai respon atas bencana yang melanda tiga provinsi di Sumatra.

Prabowo mengaku mendapat sambutan baik dari para warga, dan ia mengungkap akan mengalokasikan anggaran khusus untuk perbaikan perumahan para korban.

Menurutnya, para korban tegar dan sabar dalam menghadapi bencana tersebut.

"Saya rasa warga tegar, sabar," kata Prabowo kepada wartawan, dikutip dari tayangan .

"Saya disambut dengan sangat baik dan kita sudah rencanakan alokasi perumahan dan sebagainya ya,"sambungnya.

Lantas, Kepala Negara menjelaskan akan menertibkan pembalakan liar.

Adapun dugaan pembalakan liar telah disebut-sebut sebagai salah satu penyebab banjir bandang di Sumatra, terlebih dengan adanya ribuan meter kubik gelondongan kayu yang terbawa arus air bercampur lumpur.

"Justru, saya mau tertibkan semua itu ya. Pembalakan liar akan kita tertibkan. Sudah kita mulai tertibkan ya," tegas Prabowo.(***)