Mulai Bermunculan Daftar Nama Terduga Terlibat Korupsi MBG

Jakarta,TARUNA MEDIA-

Saat ini mulai ramai beredar di media sosial daftar nama oknum yang diduga terlibat korupsi MBG.

Daftar nama ini muncul setelah salah satu tersangka korupsi MBG yakni mantan Wakil Kepala MBG Sony Sonjaya akan mengajukan diri sebagai Justice Collaborator dan akan mengungkap siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus korupsi MBG.

Karuan saja para pihak yang ikut bisnis MBG mulai ketar-ketir.

 

Disebut-sebut daftar nama nama itu berasal dari HP tersangka korupsi MBG Sony Sonjaya yang disita Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu.

Ada nama NSD, oknum PR ibu dari T, Ketua DPRD di Jawa, oknum SS, oknum D melalui Kepala BGN, ada oknum anggota DPR RI dan oknum YX.

Ada nama wakil menteri,oknum ARP,

oknum FB,oknum SDH SH MH dari Purwakarta, oknum S dari Bekasi, oknum LK PIC ,oknum Pamen TNI dan ada pula nama dari organisasi perdagangan dan industri.

Sejauhmana keterlibatan oknum-oknum ini dalam kasus MBG masih belum terkonfirmasi.Karena itu publik sangat menunggu keterangan lanjutan dari Kejagung soal hasil pengembangan kasus MBG ini.

Pembatasan Jumlah SPPG

Sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menyatakan bahwa BGN akan membatasi jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) maksimal hanya enam unit per kecamatan. 

Nanik mengatakan, kebijakan ini merupakan bagian dari pembenahan karena sudah ada lebih dari 27.000 SPPG yang beroperasi.

"Saat ini sudah ada sekitar 27.000 lebih dapur yang sudah operasional. Kami akan beresin dulu ini. Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok enam saja. Sudah, ya enam saja," kata Nanik di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2025).  

Oleh sebab itu, BGN akan menunda sementarapendaftaran dapur MBG sambil mengevaluasi kebutuhan SPPG di setiap wilayah. 

"Jadi moratorium. Lalu apakah nanti dibuka? Kalau kemudian setelah kita lihat kurang, baru kita buka lagi pendaftarannya," tuturnya. 

Nanik menjelaskan, salah satu pertimbangan moratorium adalah karena jumlah SPPG yang mengajukan dan beroperasi saat ini dinilai sudah cukup banyak.

Namun, mayoritas SPPG tersebar di kawasan perkotaan dan daerah aglomerasi. 

Sementara, penyaluran MBG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) justru masih belum terlayani secara optimal.

Nanik pun belum mengungkapkan kapan moratorium tersebut akan berakhir dan pendaftaran dapur SPPG dibuka kembali.

Pembatasan SPPG per kecamatan ini juga sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang berpesan agar wilayah 3T menjadi prioritas. 

"Jadi kami beresin dulu. Karena Jujur sekarang yang numpuk ini di aglomerasi. Yang 3T belum kesentuh. Jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu," ucap Nanik.(***)

tim/red