Malang,TARUNA MEDIA-
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyatakan penolakannya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) di depan ratusan mahasiswa yang berunjuk rasa di depan Gedung Dewan dan Balai Kota Malang, Senin (15/6/2026).
Amithya datang bersama sejumlah anggota DPRD Kota Malang dari berbagai fraksi untuk berdialog langsung dengan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Resah Brawijaya (Amarah Brawijaya).
Dalam kesempatan itu, para mahasiswa menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satu program yang menjadi sorotan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di hadapan para demonstran, Amithya mengaku memahami keresahan yang disampaikan mahasiswa.
Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bahkan secara terbuka menyatakan sikapnya terkait program tersebut.
“Kami mohon maaf atas keresahan mahasiswa sekalian, atas beberapa program dari pemerintah yang kurang sempurna. Kami bersama para mahasiswa, kami sampaikan kami menolak MBG,” kata Amithya saat menemui massa aksi, Senin (15/6/2026).
Aksi demonstrasi yang mengusung tema “Indonesia Gawat Darurat” (IGD) itu diikuti ratusan mahasiswa yang berkumpul di depan Balai Kota Malang dan Gedung DPRD Kota Malang. Mereka sebelumnya melakukan long march dari Universitas Brawijaya.
Selain MBG, mahasiswa juga menuntut evaluasi terhadap sejumlah program pemerintah lainnya, termasuk Koperasi Merah Putih serta kebijakan yang dinilai membuka ruang bagi menguatnya peran TNI dan Polri di ranah sipil.
Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya 2026, Muhammad Azhar Zidan, mengatakan istilah "Indonesia Gawat Darurat" dipilih karena mahasiswa melihat adanya tanda-tanda krisis yang semakin dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
"Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Banyak persoalan yang tidak kunjung terselesaikan, sementara beban yang ditanggung masyarakat semakin berat," ujar Zidan, Senin (15/6/2026).
Salah satu sorotan utama aksi massa adalah kenaikan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai semakin menekan daya beli masyarakat.
Mereka menilai kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pengelolaan anggaran negara yang dianggap belum berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Anggaran negara digelontorkan untuk program-program yang berbasis proyek-proyek populis. Proyek-proyek yang tidak tepat sasaran,” tegas Zidan.(***)
Video demo mahasiswa tolak MBG
sumber Kompas.com
0 Komentar