Bantahan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan soal Bandara IMIP malah mendapat serangan balik dari Ketua Komite Tim Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie.
Pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan soal Bandara IMIP di Morowali yang menyatakan tidak benar ada negara dalam negara lantaran operasional bandara dinilai ilegal,menurut Jimly adalah keliru.
Seperti ramai diberitakan media bahwa Luhut membantah pernyataan Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin yang mengkritik keberadaan Bandara IMIP.
Sjafrie mengkritik bandara IMIP yang tidak dijaga perangkat negara dan menyinggung agar tidak ada negara dalam negara.
“Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa melihat latar belakang dari manapun asalnya,” kata Sjafrie.
Selain membantah bahwa Bandara IMIP bukan ancaman terhadap kedaulatan negara, Luhut juga mengaku telah berkoordinasi dengan utusan Presiden Xi Jinping soal kisruh ini.
Namun Ketua Komite Tim Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie memiliki pandangan bahwa Bandara IMIP sempat menjadi pintu masuknya ribuan tenaga kerja asing (TKA) ke Morowali.
Jimly juga mendukung pengusutan lebih lanjut terkait dengan dugaan pelanggaran pidana selama beroperasinya Bandara IMIP.
Menurutnya, aparat yang terlibat pelanggaran pidana di Banda IMIP wajib ditindak.
Terlebih, pemerintah saat ini tengah berusaha memberantas hal-hal ilegal yang masuk ke Indonesia.
"Gebrakan pemerintah di bidang pertambangan harus diapresiasi, mulai dari tambang timah di Babel sampai kawasan tambang di Morowali seperti negara dalam negara dengan bandara sendiri pekerjakan ribuan TKA yang langgar hak WNI sendiri untuk bekerja. Maka kalo ada aparat yang jadi backing, harap hentikan," tulis Jimly di X miliknya Senin (1/12/2025).
Kalangan Netizen juga berpendapat,Luhut Binsar Pandjaitan tampaknya tengah berupaya pasang badan melindungi pengelola IMIP dari pengusutan pelanggaran pidana. (***)
tim
0 Komentar